BASELPOS.CO, Toboali – Pemerintah Kabupaten Bangla Selatan Melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bangka Selatan telah berhasil mengerakkan program pembangunan jamban gratis untuk keluarga miskin, Senin (11/3/2024).

Kerjasama yang dilakukan DPUPR dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Inspektorat setempat telah membuah hasil yang positif, dan untuk semua proses administrasi usulan berjalan lancar tanpa hambatan.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Bangka Selatan, Yudi Siswanto mengatakan, kolaborasi ini menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Untuk kegiatan ini kita melibatkan Bappeda dan inspektorat kabupaten Bangka Selatan atau APIP sebagai lembaga untuk mereview data usulan yang akan kita ajukan,” ungkap dia.

Ia memaparkan, selain program pembangunan jamban gratis, DPUPR Bangka Selatan juga telah melakukan berbagai koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Ada tujuh program dari pemerintah pusat telah diidentifikasi sejalan dengan arah pembangunan di Bangka Selatan,” ujar dia.

Ia menyebutkan bahwa Program-program tersebut antara lain pengolahan lumpur tinja, tempat pengolahan sampah terpadu, penyelenggaraan tempat pengolahan sampah dengan konsep Reduce-Reuse-Recycle, penyediaan air minum, ruang terbuka publik, pengelolaan air limbah domestik, dan infrastruktur berbasis masyarakat.

“Sudah ada 2 program yang berhasil kita bawa ke Bangka Selatan, yaitu kegiatan inpres air minum yang tahap usulan dan inpres air limbah domestik yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi lapangan,” terang dia.

Yudi menambahkan bahwa program infrastruktur berbasis masyarakat seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan pengembangan infrastruktur sosial wilayah (PISEW) juga tengah berjalan.

“DPUPR Bangka Selatan akan terus berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah guna mengoptimalkan pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintah pusat di tingkat daerah,” pungkas dia.