Oleh:

Wiwin Suseno
Jurnalis Bangka Selatan

Entah Siapa Yang Salah, Itulah mungkin kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubdi saat ini.

Bagaimana tidak, disatu sisi, BBM Bersubsidi justeru sebagian besar dinikmati oleh orang mampu yang memiliki kendaraan roda empat pribadi bahkan lebih dari satu kendaraan.

Sedangkan disisi lain, Pemerintah tidak membuat regulasi yang melarang orang mampu menggunakan BBM Bersubsidi. Sehingga masyarakat mampu yang menggunakan BBM bersubsidi juga tidak bisa disalahkan.

Tetapi orang mampu juga harus sadar, dengan menggunakan BBM Bersubsidi berarti mereka sudah menjadi bagian dari beban negara.

Jadi entah siapa yang salah. yang satunya tidak membuat regulasi yang tepat dan yang satunya lagi tidak sadar diri.

Berdasarkan keterangan Presiden Joko Widodo saat menggelar Jumpa Pers yang disiarkan dalam youtube Sekretariat Kepresidenan tanggal 3 September 2022, 70 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi.

Anggaran subsidi dan komparasi BBM tahun 2022 kata Presiden Jokowi telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152, 5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan terus meningkat seiring gejolak minyak dunia.

Kondisi tersebut tentunya sangat membebani keuangan negara yang ujung-ujungnya akan menambah hutang negara.

Orang mampu yang menikmati BBM bersubsidi justeru pura – pura tidak sadar jika mereka telah turut andil dalam menambah hutang negara.

Langkah Pemerintah semestinya melakukan revisi regulasi terkait Penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Tidak cukup hanya dengan mengurangi Subsidi BBM lalu dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga kurang mampu, tetapi juga harus membuat regulasi agar BBM yang masih disubsidi saat ini hanya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu, angkutan umum, ojek, nelayan dan sejenisnya sehingga lebih tepat sasaran dan anggaran subsidi BBM bisa ditekan.

Tak hanya itu, kendaraan pengangkut sembako juga perlu mendapat ruang untuk menggunakan BBM Bersubsidi agar tidak memberikan efek domino terhadap kenaikan harga bahan pokok di pasaran.

Jika pemerintah tidak segera melakukan revisi regulasi tersebut dan orang mampu masih tidak sadar diri dalam menggunakan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadinya, maka yakinlah keuangan negara kita akan terus tergerus dan akan menjadi salah satu faktor pengungkit bertambahnya hutang negara.

Oleh karena itu, Kebijakan Pemerintah dalam membuat formula agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, perlu kita dorong dan kita dukung. sehingga tidak ada lagi orang kaya di negeri ini yang menikmati subsidi.

Agar subsidi yang dikucurkan Pemerintah selama ini masih dinikmati oleh sebagian orang kaya, bisa dialihkan untuk menaikkan subsidi bagi masyarakat kurang mampu.