BASELPOS.CO, Toboali – Angka pengangguran di wilayah Bangka Selatan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,84 persen. Hal itu berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Selatan.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan Yuri Siswanto mengatakan, secara teknis Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menyelesaikan pelaksanaan pembangunan tahun 2023 sesuai dengan implementasi dari kebijakan yang tertera di dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.

“Seiring selesainya tahun 2023 ini, hal yang menarik perubahan sosial ekonomi yang ditimbulkan dari proses pembangunan yang telah berjalan, dan yang menarik untuk dicermati terkait hal tersebut adalah kondisi ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran,” kata Yuri, Jumat (05/01/2024).

Ia mengatakan, berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Selatan, jumlah pengangguran penduduk Bangka Selatan tahun 2023 tercatat 5.103 orang atau 4,84 Persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu.

“Jumlah pengangguran yang tercatat oleh BPS tahun 2022 sebanyak 5.623 orang dan jumlah ini sekitar 5,09 persen. Jika dilihat selisihnya antara tahun 2022 dan 2023, pengangguran di Bangka Selatan turun sebanyak 520 orang,” ujar dia.

Selain itu, kata Yuri, BPS juga mencatat di tahun 2023 terdapat 100.355 orang bekerja dan memiliki pekerjaan 68.552 orang diantaranya adalah pekerja laki-laki dan sisanya sebanyak 31.803 orang merupakan pekerja perempuan. Sedangkan untuk pengangguran, dari 5.103 orang tersebut, 3.233 orang adalah laki-laki dan sisanya 1.870 orang adalah perempuan.

“Jika melihat dari sisi lapangan usaha 32,98 persen pekerja bekerja disektor pertanian, sedangkan sisanya tersebar diberbagai sektor usaha lainnya. Hal ini sejalan dengan struktur ekonomi Bangka Selatan, dimana 40,32 persen diantaranya digerakkan dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan,” ujar dia.

Ia menambahkan jika melihat dari satu sisi, pencapaian ini tentu merupakan hal yang patut disyukuri, namun pemerintah daerah harus terus berfokus pada upaya menekan angka pengangguran.

“Selain menciptakan lapangan usaha di sektor-sektor ekonomi kreatif dan UMKM termasuk menjadi alternatif solusi, mengingat pada kedua sektor tersebut terjadi peningkatan nilai tambah produk atau sering kita dengar dengan istilah hilirisasi,” pungkas dia.