BASELPOS.CO, Toboali – Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Bangka Selatan dapat menyediakan menu program makanan bergizi gratis (MBG) yang aman dan layak dikonsumsi.
Permintaan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Menurutnya, pengawasan distribusi makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab SPPG, tetapi juga melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah dan dinas terkait.
“Yang pertama kita harus menjamin bahwa yang didistribusikan oleh SPPG itu layak dikonsumsi. Fungsi pengawasan juga dilakukan oleh kawan-kawan dari BGN yang bersinergi dengan pemda dan dinas terkait, agar yang sampai ke masyarakat dan anak didik benar-benar aman,” tegas hefi, Rabu (4/3/2026)
Selain aspek kelayakan konsumsi, standar pemenuhan gizi dan ketersediaan bahan baku juga menjadi perhatian serius. Hefi mengakui, saat ini masih terdapat kendala dalam penyediaan bahan baku. Bahkan, penyusunan menu mingguan masih terkendala karena belum adanya kepastian kontrak dengan pemasok.
“Kami sepakat mitra wajib berkontrak untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Jangan sampai setiap minggu masih kebingungan menentukan menu karena suplai belum pasti,” ujar dia.
Ia menambahkan, kelancaran suplai harus menjadi perhatian utama agar program berjalan konsisten dan tidak mengganggu distribusi makanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, pengawasan kualitas bahan pangan juga ditekankan.
Hefi menyebutkan pentingnya uji kandungan pestisida pada sayur dan buah. Selama ini pengujian dilakukan oleh dinas terkait, namun ia meminta agar SPPG juga menyediakan alat rapid test sendiri agar pengawasan lebih efektif dan cepat.
“Kita minta SPPG menyediakan alat rapid test untuk memastikan bahan pangan yang digunakan aman. Koordinasi dengan dinas harus terus dilakukan,” kata dia.
Hefi juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Bangka Selatan. Meski dalam aturan diperbolehkan menggunakan beras Bulog, ia berharap beras lokal dapat lebih dioptimalkan.
“Kalau bahan lokal bisa dimaksimalkan, tentu dampaknya kembali ke masyarakat kita sendiri,” pungkas dia.
